JAKARTA, Cakrayudha-hankam.com – Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil mengungkap alasan pihaknya tak jadi mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Eks Gubernur Jawa Barat ini pun mengakui sempat ada perdebatan panjang di Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) terkait jadi atau tidaknya gugatan sengketa pilkada didaftarkan ke MK.
“Ini murni hasil musyawarah, masih musyawarah perdebatannya panjang,” kata Ridwan Kamil di DPD Golkar DKI di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).
Ridwan Kamil menyebut, pihaknya sudah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan pilkada yang akan diajukan ke MK.
Namun, setelah menerima masukan dari sejumlah tokoh, para ahli, termasuk juga para pimpinan partai koalisi, akhirnya diputuskan pasangan RIDO menerima hasil Pilkada Jakarta dan mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung-Rano Karno.
“Walaupun materi gugatan ke MK sudah siap, karena kami menemukan banyak sekali fakta, banyak sekali substansi dan temuan-temuan yang perlu diklarifikasi dan dikonfirmasi. Namun dengan musyawarah bersama, dengan masukan-masukan dari para tokoh, para ahli, dan ketua pimpinan-pimpinan kami, dan demi pembelajaran demokrasi yang damai, serta simpati kami kepada warga Jakarta yang mungkin sudah lelah ya dengan rentetan pemilu-pemilu yang panjang, akhirnya pasangan RIDO memutuskan untuk menerima hasil Pilkada Jakarta yang telah ditetapkan oleh KPUD,” ujarnya.
Ia pun tak menampik keputusan ini juga diambil setelah mendapat masukan dari Presiden Prabowo Subianto yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.
Meski demikian, ia membantah keputusan tak mengajukan gugatan sengketa pilkada atas perintah Prabowo.
“Masukan dari pimpinan tentu kita tanya, termasuk tentunya kepada Pak Prabowo sendiri, tapi sifatnya bukan perintah. Semua diserahkan ke forum musyawarah,” tuturnya.
Ridwan Kamil hanya menyebut, keputusan ini diambil demi kepentingan bangsa dan negara.
“Faktanya ada di MK, itu fakta-faktanya tebal ya, tapi karena ada kepentingan bangsa yang lebih besar, kondusifitas damai yang harus kita jaga, kelelahan warga Jakarta yang harus juga dihitung kalau harus pilkada lagi,” tuturnya.
Politikus Golkar yang akrab disapa Kang Emil ini pun menyinggung soal rendahnya partisipasi masyarakat saat Pilkada Jakarta 2024 kemarin yang hanya berada di angka 57 persen.
“Pilkada ini saja tingkat partisipasinya rendah sekali, apalagi nanti misalkan begitu, jadi pertimbangannya banyak sekali,” tuturnya. (Red-033)
Editor: EH056