JAKARTA, Cakrayudha-hankam.com – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan, Polri mengedepankan proses mediasi dan keadilan restoratif terkait permasalahan pendisiplinan yang berujung hukum.
Hal itu diungkapkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo usai menerima kunjungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, Selasa (12/11/2024).
Masalah dunia pendidikan, Jenderal Pol Listyo Sigit menuturkan, Polri memiliki sikap yang sama, yakni bagaimana mempersiapkan generasi muda untuk Indonesia Emas 2045.
“Oleh karena itu, di dalamnya tentunya ada interaksi antara murid, guru, dan orang tua yang tentunya harus kita jaga dengan memberikan ruang yang lebih besar manakala terjadi permasalahan-permasalahan untuk bisa dilakukan hal-hal yang bersifat restoratif atau mediasi,” kata Jenderal Pol Listyo Sigit dalam konferensi pers.
Pada audiensi Kapolri dan Mendikdasmen itu, juga dibahas mengenai ancaman-ancaman pada generasi muda seperti narkoba, judi online, dan juga masalah kenakalan remaja lainnya seperti tawuran.
“Kita bersama-sama sepakat untuk melakukan kerjasama, sehingga generasi muda kita betul-betul bisa kita persiapkan dengan baik, dan beliau (Mendikdasmen) memberikan peran dan kerjasama terhadap Polri untuk bisa ikut di dalam pembinaan terkait dengan masalah-masalah yang berdampak terhadap Kamtibmas,” kata Jenderal Pol Listyo Sigit.
Lebih lanjut, Kapolri menyebut, masalah pendidikan di Papua juga menjadi fokus utama. Dalam mendukung dunia pendidikan, Kapolri mengatakan bahwa Polri memiliki program di Papua yaitu Polisi Pi Ajar. Dengan pertemuan ini, tentu dapat meningkatkan kemampuan bagi para anggota Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam program polisi mengajar tersebut.
“Beliau (Mendikdasmen) juga memberikan ruang untuk skill kita bisa ditingkatkan. Sehingga kemudian program kita untuk Papua, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga tentunya kejahteraan masyarakat Papua melalui program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik,” pungkas Kapolri.
Senada dengan Kapolri, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengakui bahwa memiliki kesepahaman dalam menciptakan suasana pendidikan di lingkungan pendidikan yang aman, nyaman dan ramah.
Menurut Abdul Mu’ti, masalah kekerasan di lembaga pendidikan yang masih kerap terjadi bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan.
“Kami memiliki kesepahaman dengan Bapak Kapolri terkait dengan bagaimana berbagai persoalan kekerasan yang masih saja terjadi di lembaga pendidikan itu dapat diselesaikan dengan pendekatan kekeluargaan, pendekatan musyawarah atau bahasa hukumnya restoratif justice,” katanya.
Selain itu, untuk masalah kedisiplinan murid, Polri dan Kementerian Dikdasmen memiliki gagasan untuk melaksanakan program Pramuka Bhayangkara. Hal ini menurut Abdul Mu’ti, dapat meningkatkan kedisiplinan para murid.
“Karena kepanduan pramuka dan juga kepanduan yang lainnya ini juga kita perlukan untuk membentuk jiwa Bhayangkara dan juga sikap-sikap di kalangan para pelajar ini dengan kedisiplinan dan berbagai hal yang positif untuk masa depan mereka,” imbuhnya.
Abdul Mu’ti menambahkan, dari pertemuan ini akan dilanjutkan dengan nota kesepahaman alias MoU antara Polri dengan Kemendikdasmen. Diharapkan, dengan kerjasama ini dapat menyelesaikan permasalah tidak hanya dari hilir, namun juga dari hulu. (Red-050)
Sumber: humas.polri.go.id