Surabyaa,(Cakrayudha-hankam.com) – Nasib SMP di Surabaya tolak iuran Rp 140 juta per bulan akses jalan ke sekolah ditutup warga baru-baru ini viral.
Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji juga sudah melakukan mediasi dengan pihak sekolah SMP serta pengurus RT/RW di lingkungan tersebut.
Sayangnya, mediasi berjalan alot diselimuti cek-cok antara kedua pihak sehingga proses mediasi dinyatakan gagal oleh Armuji.
Proses mediasi-pun diunggah oleh Armuji melalui akun Instagram pribadinya, @cakj1, Selasa (30/8/24).
Tampak dari video yang diunggah Armuji, pihak sekolah menjelaskan tentang warga yang menutup satu-satunya akses jalan untuk guru dan murid.
Kemudian, perwakilan warga menjelaskan keberadaan sekolah tersebut membuat kemacetan.
Sebaliknya, pihak sekolah-pun tidak mau menuruti kenaikan iuran yang diminta para RW karena dirasa sangat memberatkan.
‘Tindak lanjut laporan warga terkait permasalahan antara warga dengan sekolah SMP di Manyar Tirtomulyo. Permasalahan muncul karena adanya tidak sepakatnya iuran yang diajukan pihak warga kepada sekolah’ tulis Armuji di Instagram-nya.
Mengenai hal itu, Armuji menceritakan kronologi masalah yang terjadi.
Semua bermula saat pihak SMP di Jalan Manyar Tirtomulyo, Mulyorejo, melaporkan permintaan iuran dari warga setempat.
Sedangkan, pihak RW menyebut kenaikan iuran tersebut untuk membayar para satpam yang berjaga di sekitar perumahan.
Total ada sekitar 30 orang yang dipekerjakan sebagai sekuriti.
Selanjutnya, Armuji mendatangi lokasi tersebut untuk mendapatkan penjelasan dari masing-masing pihak.
Armuji menyimpulkan, kemacetan di sekitar sekolah hanya alasan untuk menaikkan iuran.
“Saya ngomong, kalau iurannya cocok enggak macet tapi kalau enggak cocok dikata macet. Itu juga jalan umum, bukan milik perorangan karena sudah jadi fasilitas umum pemkot,” jelas Armuji.
Selain itu, pengelola sekolah juga mengaudit pengelolaan iuran yang diminta warga dan ternyata banyak sisa.
“Pihak sekolah audit sendiri, (iurannya) buat bayar 30 satpam, Satpamnya gajinya cuma Rp 2,5 juta, terus itu kali 30 (orang) hasilnya cuma berapa, sisanya masih banyak,” papar Armuji.
Dengan demikian, Armuji menyerahkan keputusan soal iuran itu ke pihak sekolah, apakah akan melapor ke polisi atau tidak.
Sementara itu, Kabag Legal Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra (PPPKP), Christin Novianty mengungkap alasan pihaknya enggan membayar kenaikan iuran.
Rupanya kata Christin, pihak sekolah menolak membayar iuran itu karena tidak dilibatkan dalam proses pembahasan.
Christin Novianty mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi kenaikan iuran tersebut secara tiba-tiba.
“Asal mula (perseteruan dengan RW) karena iuran tahun 2024 kita ada kenaikan iuran semula Rp 32 juta jadi Rp 35 juta,” kata Christin saat ditemui di kantornya, Kamis (1/8/2024) mengutip Kompas.com.
Oleh karena itu, kata Christin, pihaknya mempertanyakan kenaikan yang dinilai mendadak tersebut.
Akhirnya, Petra menyatakan menolak membayar karena merasa dipaksa.
“Kok bisa naik tanpa mengundang Petra. Memang mereka sengaja tidak mengundang dan Petra harus mengikuti semua keputusan mereka, kan kalau seperti ini tidak adil,” jelas Christin.
Menurut Christin, pihak RW sempat mengancam akan menutup jalan yang menghubungkan jalan raya dengan sekolah, namun, hal itu tidak jadi dilakukan setelah mediasi.
“Hasil mediasi mereka tidak akan menutup jalan dan laporan pertanggungjawabannya diberikan. Seiring berjalannya waktu, mereka tidak memberikan laporan dan tidak merespons surat kita,” ujar Christin.
Pengelola Petra memutuskan untuk melaporkan perkara dengan RW itu ke DPRD Surabaya.
Lalu, anggota dewan memintanya membuat rekayasa lalu lintas dibantu Dinas Perhubungan (Dishub).
“Dishub melakukan kajian lalu lintas di Jalan Menur Pumpungan, Jalan Manyar Airdes, Jalan Manyar Tirto Yoso, Jalan Manyar Tirto Asri, Jalan Manyar Tirto Mulyo, keluar masuk Petra atau titik macetnya,” ucap Christin.
Akan tetapi, pihak RW merespons pertemuan tersebut dengan membuat video yang memperlihatkan kemacetan.
Menurut Christin, warga menggambarkan kepadatan kendaraan disebabkan oleh sekolah Petra.
Lebih lanjut, Christin berharap para RW bisa bertemu kembali dengan Petra untuk membahas perkara ini.
Pihak sekolah akan menempuh jalur hukum jika tidak ada iktikad baik dari warga.
“Kita enggak muluk-muluk, maunya tetap ada komunikasi dengan RW karena masih tinggal di wilayah yang sama. Kalau nanti terus seperti ini, (akses) ditutup, terpaksa ambil jalur hukum,” terang Christin.(Red)