Jakarta,(Cakrayudha-hankam.com) – Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Demokrat, Herman Khaeron menanggapi keluhan rekan separtainya Jansen Sitindaon yang gagal melenggang ke DPR dan mengeluhkan sistem proporsional terbuka karena money politic yang masif.
Herman menuturkan, ke depan perlu dikaji sistem pemilu yang paling ideal untuk sistem demokrasi Indonesia. Dia menuturkan Indonesia pernah menerapkan sistem proporsional tertutup dan juga sistem proporsional terbuka terbatas.
“Kita uji saja karena kan pernah juga pakai sistem proporsional terbuka berbatas pernah di awal reformasi ini juga bisa saja dikembalikan dengan proporsional terbuka terbatas tapi tingkat persaingan antar caleg masih tetap ada di situ,” kata Herman di Gedung DPR, Senayan, Jumat (15/5).
Herman menuturkan, nantinya para ketum parpol yang akan memutuskan sistem mana yang akan dipilih untuk digunakan dalam demokrasi ke depan.
“Oleh karenanya ini yang harus dikaji secara mendalam tentu yang memutuskan nanti adalah pimpinan-pimpinan partai.
Siapa pun boleh berpendapat berwacana namun nanti pimpinan partai-partai fraksi-fraksi akan memutuskan mana yang terbaik untuk sistem pelaksanaan pemilu kita ke depan,” tutup dia.
Sebelumnya, sistem pemilu memang sempat menuai polemik sebelum pelaksanaan pemilu 2024 dimulai.
Hanya PDIP yang mendukung sistem proporsional tertutup kembali diterapkan dan 8 parpol lainnya menolak.
Jansen meminta maaf sudah menjadi bagian orang yang justru memperjuangkan pemilu terbuka. Padahal menurutnya, saat ini pemilu terbuka justru lebih ‘barbar’. Membuat pemilu menjadi tak sportif.
“Bersama dengan ini saya juga memohon maaf ke publik dan masyarakat luas karena telah menjadi pejuang sistem terbuka di MK kemarin,” kata Jansen dalam cuitan di akun X pribadinya dikutip Kamis (14/3).
“Yang ternyata membuat Pileg kali ini jadi lebih ‘bar-bar’ di semua tingkatan. Tanpa pandang bulu mulai DPRD Kab/Kota, Provinsi sampai RI,” sambung dia.
Hal ini kata Jansen, berkaitan dengan suksesnya pileg kali ini. Menurutnya, potensi politik uang sangat besar dengan sistem pemilihan terbuka.
Bahkan, menurutnya, 99 persen caleg menggunakan money politik dan sejenisnya untuk menggaet suara.
“Sistem terbuka ini hanya akan efektif jika dibarengi penindakan terhadap politik uang yang terjadi. Itu kuncinya. Tanpa itu, dari pemilu ke pemilu sistem ini akan membuat pemilu legislatif kita tambah rusak,” kata dia.
“Semua caleg ‘terpaksa’ nebar uang atau sejenisnya ke rakyat. Tanpa itu, tidak ada jaminan dia dipilih,” sambungnya.(Red)