Jakarta,(Cakrayudha-hankam.com) – Publik selama ini sebut Presiden Jokowi sebagai petugas partai, Ketua Umum PDI Perjuangan ( PDIP ) Megawati Soekarnoputri buka-bukaan, ungkap fakta sebenarnya.
Dalam wawancara bersama Pemimpin Redaksi Kompas TV, Rosianna Silalahi, Megawati mengaku dirinya tidak pernah mendikte kader partai yang dipimpinnya.
Bahkan Megawati mengatakan, dirinya tak pernah mendikte Presiden Jokowi yang merupakan kader PDIP dan dua kali diusung sebagai Presiden.
Megawati justru mempersilakan publik untuk bertanya ke Presiden Jokowi, apakah dirinya pernah mendikte saat menjalankan tugas sebagai Kepala Negara.
“Ya nanti tanya saja dah sama Pak Jokowi. Apa saya dikte? Enggak.
Saya memberikan usul, saran. Boleh dong,” ujar Megawati.
“Masa saya punya pengalaman enggak boleh diberikan. Keputusan ya di situ, lho,” lanjutnya.
Sebagai Ketua Umum PDIP, Megawati tetap membebaskan para kader yang menjadi pemimpin, termasuk Presiden, menentukan sikap.
Jika pun ia memberikan masukan, lanjutnya, hal itu telah melalui banyak pertimbangan.
“Dan apa enggak boleh sih, kalau saya emang umpamanya saya tahu itu (kebijakan, keputusan Presiden) membahayakan, saya akan bilang ‘don’t, enggak boleh’,” tuturnya.
Megawati mengatakan, seandainya dia memberi masukan dan saran kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang diusung PDIP, tujuannya adalah mengingatkan akan komitmen perjuangan partai.
Selebihnya, Presiden Jokowi sendiri yang akan memutuskan.
“Lho saya ini orang tahu aturan lho. Dari itulah maka mungkin hidup saya bisa apa ya, bisa sampai hari ini gitu,” tuturnya.
Larang Menteri-menteri PDIP Mundur
Pada kesempatan yang sama, Megawati Soekarnoputri juga mengungkapkan alasan mengapa dirinya melarang para Menteri dari PDIP mundur dari Kabinet Presiden Jokowi.
Megawati mengatakan, Presiden Jokowi tidak bisa bekerja sendiri jika para Menteri beramai-ramai mundur.
“Jadi kalau situ suruh, sudah dong pokoknya semuanya lepasin aja, gitu. Terus gimana dong? Ha?
Emangnya Presiden bisa jalan sendiri? Itulah, makanya dibikin kabinet,” ujar Megawati.
“Makanya, saya yang pertama kali waktu bikin kabinet, saya bilang, di sini tidak ada namanya orang partai.
Yang ada adalah Presiden, Wakil Presiden dan para pembantunya. Jadi kebayang enggak? Jadi kan saya perlu pembantu. Gitu lho,” katanya melanjutkan.
Perempuan Presiden kelima RI ini pun membenarkan bahwa dirinya meminta para Menteri untuk tetap berada di kabinet dan bekerja.
Alasannya, karena jika para Menteri ramai-ramai berhenti maka tentu banyak pihak yang ingin masuk kabinet.
Padahal, menurut Megawati, masih ada sisa sekitar 8-10 bulan masa kerja Kabinet Presiden Jokowi.
Di sisi lain, Megawati menegaskan bahwa para Menteri harus memiliki kemampuan yang mumpuni.
“Karena kalau ada orang yang mau dimasukkan, ini kan pasti berebut dong, kepingin banget dong segala masuk.
Sopo? Tapi, kalau hanya untuk 10 bulan, apa toh yang mau dikerjakan? Coba pikirin, hayo.
Dan ini kalau orangnya (penggantinya) the best, mumpuni, ngerti (bisa langsung melanjutkan tugas),” ujar Megawati.
“Dan belum tentu orang itu mau lho. Kan gitu. Itu itung-itungan yang menurut saya sebuah nilai yang seharusnya para pemimpin itu melihatnya juga begitu.
Bukan untuk kepentingan pragmatis,” katanya melanjutkan.
Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Megawati menolak usulan para Menteri dari PDIP mundur.
Menurut Hasto, sejumlah kader PDIP yang berada di kabinet disebut sudah siap mengundurkan diri dengan alasan melihat situasi politik yang kurang baik.
Hal ini, setelah Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak Presiden Jokowi bisa melenggang menjadi Cawapres mendampingi Capres Prabowo Subianto.
“Ada Menteri dari kader PDIP meminta arahan ke Ibu Megawati terkait situasi (politik), tetapi ibu tetap memberikan garis kebijakan bahwa kepentingan rakyat, bangsa, dan negara harus diutamakan,” kata Hasto kepada awak media di Menteng, Jakarta, Selasa (23/1/2024).(Red)