H. Rifa’i Ingatkan Pemkot Pasuruan, Penetapan Lahan RTH Jangan Abaikan Hak Masyarakat

0
58

PASURUAN || Cakrayudha_hankam.com – Pemerintah Kota Pasuruan diminta tidak menjadikan kewenangan penataan ruang sebagai alasan untuk mengambil keputusan sepihak terhadap lahan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Transparansi, komunikasi, dan kepastian hukum harus menjadi landasan setiap kebijakan pemerintah.

Anggota DPRD Kota Pasuruan, H. Rifa’i, menegaskan bahwa pendataan maupun penetapan status lahan, khususnya yang berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH), harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat yang berpotensi terdampak. Senin (16/11/2026).

Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan pendataan internal perangkat daerah. Pemilik tanah dan pihak berkepentingan harus mendapatkan penjelasan mengenai dasar kebijakan, proses perencanaan, serta konsekuensi hukum terhadap lahan mereka.

Ia mengingatkan, jangan sampai masyarakat justru mengetahui tanahnya masuk dalam perencanaan kawasan RTH setelah kebijakan pemerintah berjalan.

“Pemerintah harus memberikan edukasi dan membangun komunikasi. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi objek kebijakan. Pemilik lahan harus diberikan penjelasan dan ruang untuk menyampaikan pendapat,” demikian substansi penegasan Rifa’i.

Ia juga menilai Pemkot perlu melakukan evaluasi terhadap kondisi RTH di Kota Pasuruan. Berapa luas RTH yang sudah tersedia, berapa kebutuhan yang harus dipenuhi, serta bagaimana strategi pencapaiannya harus didasarkan pada kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi RTH wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota, terdiri atas paling sedikit 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat.

Namun, menurutnya, pemenuhan target tersebut tidak boleh mengesampingkan prosedur hukum maupun hak masyarakat atas tanah.

Rifa’i mengingatkan bahwa konsultasi publik tidak boleh sekadar menjadi formalitas administrasi. Unsur kecamatan, kelurahan, RT/RW, tokoh masyarakat, hingga pemilik lahan yang berpotensi terdampak harus benar-benar dilibatkan.

Ia juga membuka ruang kritik terhadap kebijakan pemerintah. Sebagai bagian dari unsur politik pengusung kepala daerah, dirinya berharap kritik masyarakat menjadi bahan evaluasi bagi jajaran eksekutif.

“Jika memang ada kebijakan yang tidak sesuai aturan, harus dihentikan dan diperbaiki. Namun, apabila sudah sesuai ketentuan, tentu perlu kita dukung bersama,” demikian substansi penyampaiannya.

Persoalan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya kebijakan yang ditetapkan, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah menghormati hak masyarakat.

Pemerintah memiliki kewenangan mengatur tata ruang, tetapi kewenangan tersebut bukan cek kosong untuk mengabaikan transparansi dan partisipasi publik.

[Red/Hs/Rmt]