Pasuruan || Cakrayudha_hankam.com – Unjuk rasa terkait sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB/SPMB) 2026 diwarnai ketegangan setelah massa dari Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan (Poros Tengah, red) puluhan massa tidak ditemui oleh Kepala Cabang Dinas (Cabdin) Pendidikan Wilayah Pasuruan. Senin (22/06/2026).
Karena pejabat terkait tidak ada di tempat, pengunjuk rasa mengancam akan kembali dengan massa yang jauh lebih besar.
Massa mendatangi kantor Cabdin Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Pasuruan. Karena Kepala Cabang Dinas tidak berada di lokasi untuk memberikan penjelasan, massa kecewa dan berencana menggelar aksi lanjutan.
Sekjen LSM Mbara, Modrek Maulana menganggap ketiadaan perwakilan dari Cabdin sebagai bentuk lepas tangan dan menegaskan akan datang kembali dengan jumlah pengunjuk rasa yang lebih besar untuk mendesak evaluasi dan transparansi.
“Kami merasa di abaikan, kami sudah beberapa kali datang dengan baik-baik, sampai saat ini kepala dispendik Jatim tidak menemui, kami janji akan datang dengan massa yang lebih banyak lagi,” pungkasnya.
Sementara itu, menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Seksi (Kasi) SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Pasuruan, Sungko menegaskan proses penerimaan siswa baru sebenarnya sudah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang berlaku.
“Secara juknis sudah transparan. Semua jalur sudah ada di portal PPDB Jawa Timur dan siapa pun bisa melihat. Tidak ada istilah ditutup-tutupi,” kata Sungko.
Meski demikian, Sungko membenarkan adanya perubahan mendasar pada jalur domisili yang kerap memicu salah paham di kalangan orang tua siswa.
Jika pada tahun-tahun sebelumnya seleksi murni zonasi menggunakan jarak rumah ke sekolah, kini sistem beralih menggunakan basis nilai dalam satu wilayah rayon.
“Dulu domisili berdasarkan jarak rumah dengan sekolah. Sekarang dalam satu rayon, yang dipilih adalah nilai tertinggi. Jadi basisnya nilai, bukan lagi jarak rumah,” jelasnya. (Red/RMT)