Surabaya || Cakrayudha-hankam.com – Seluruh prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Koarmada II mengikuti upacara bendera 17-an yang dipimpin oleh Kepala Dinas Administrasi Personel Koarmada II Kolonel Laut (P) Mahfud Efendi, bertempat di Dermaga Madura Koarmada II, Ujung Surabaya, Senin (19/1). Upacara 17-an ini rutin dilaksanakan setiap bulan sebagai sarana penyampaian amanat pimpinan kepada seluruh prajurit dan PNS Koarmada II.
Dalam amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang dibacakan oleh Irup, disampaikan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan, sehingga seluruh prajurit dan PNS TNI dapat terus melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Panglima TNI juga menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru 2026 serta mengajak seluruh prajurit dan PNS TNI menjadikan momentum pergantian tahun sebagai awal yang baik untuk meningkatkan kualitas ibadah dan melaksanakan tugas dengan penuh semangat, tulus, dan ikhlas.
Lebih lanjut, Panglima TNI menegaskan bahwa di penghujung tahun 2025, TNI dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari bencana alam di sejumlah wilayah Indonesia hingga dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Untuk itu, seluruh prajurit dan PNS TNI dituntut untuk senantiasa bersikap PRIMA, yakni Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif. Panglima TNI juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit dan PNS TNI atas dedikasi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.
Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI menekankan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan moralitas dalam menghadapi tantangan ke depan. Seluruh prajurit dan PNS TNI diimbau untuk terus meningkatkan profesionalisme, disiplin, serta menjaga kesiapsiagaan terhadap berbagai bentuk ancaman, baik tradisional maupun non-tradisional. Selain itu, soliditas internal TNI, sinergi dengan Polri dan instansi terkait, serta kepedulian terhadap perkembangan lingkungan strategis global harus terus diperkuat guna menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(Pen/2/red051)