Kata Kemenkes Soal Guru Besar Kedokteran Tak Percaya Lagi Budi Gunadi

    0
    79

    JAKARTA, Cakrayudha-hankam.com – Kementerian Kesehatan tidak mempermasalahkan pernyataan ratusan guru besar dari berbagai fakultas kedokteran di Indonesia yang menyatakan ketidakpercayaan mereka terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kementerian menghargai aspirasi yang disampaikan oleh para guru besar tersebut.

    Kementerian Kesehatan juga menegaskan bahwa mereka telah memberikan kesempatan untuk berdiskusi mengenai protes yang diajukan oleh para guru besar. “Kami ingin menekankan bahwa Kementerian Kesehatan telah mengundang forum tersebut untuk melakukan dialog langsung, namun undangan itu tidak mendapat respons positif,” kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Widyawati, dalam pesan tertulis kepada Tempo pada Kamis, 12 Juni 2025.

    Widyawati menyayangkan ketidakhadiran para guru besar dalam sesi dialog dengan Kementerian Kesehatan. Ia menekankan bahwa kementeriannya terbuka untuk bertukar pikiran dengan para akademisi, yang memiliki peran penting dalam memperbaiki sistem kesehatan nasional.

    Widyawati menyatakan bahwa pemerintah mengajak semua pihak untuk melakukan perbaikan bersama. “Kita tidak seharusnya terjebak dalam narasi yang mendiskreditkan, tetapi saling mendukung dalam semangat kolaborasi dan kemajuan bangsa,” tuturnya.

    Sebelumnya, 372 guru besar dari fakultas kedokteran di 23 universitas di Indonesia telah menyatakan ketidakpercayaan mereka terhadap Budi Gunadi Sadikin. Mereka menilai kredibilitas Budi Gunadi merosot dan berdampak negatif pada kualitas sistem pendidikan kedokteran dan kesehatan di tanah air.

    “Kami tidak dapat lagi mempercayai Menteri Kesehatan untuk memimpin reformasi dan pengelolaan kesehatan yang inklusif, adil, dan berbasis bukti,” ungkap para guru besar saat membacakan deklarasi di aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, pada Kamis, 12 Juni 2025.

    Mereka memprotes enam kebijakan yang dianggap merugikan mutu pendidikan dokter dan pelayanan kesehatan nasional.

    Pertama, mereka menolak pelaksanaan pendidikan dokter di luar sistem universitas. Kedua, mereka tidak setuju dengan pemisahan fungsi akademik dari rumah sakit pendidikan. Ketiga, mereka menentang pemindahan kolegium di bawah Kementerian Kesehatan. Keempat, mereka tidak setuju jika dokter umum dilatih untuk melakukan operasi caesar di daerah terpencil. Kelima, mereka menolak pemindahan dokter dengan alasan menghilangkan rasa keterikatan pada almamater. Keenam, mereka menolak adanya framing negatif terkait masalah perundungan di kalangan dokter. (Red-033)