Apa Dampaknya Terhadap Anggaran Hingga Politik?
JAKARTA, Cakrayudha-hankam.com – TNI Angkatan Darat berencana merekrut 24.000 prajurit tahun ini untuk menangani berbagai bidang, termasuk kesehatan, pertanian, dan peternakan.
Peningkatan jumlah personel dan perluasan jaringan militer ke desa-desa melalui pembentukan satuan militer baru serta berbagai program pemerintah yang melibatkan militer diperkirakan akan memengaruhi politik praktis dan keuangan negara, menurut pengamat militer.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudhayana, menyatakan bahwa rekrutan tamtama ini akan mengisi Batalyon Teritorial Pembangunan yang dibentuk oleh TNI AD, seperti yang dilaporkan oleh Kompas.com.
“Sebagai langkah konkret, TNI AD berencana membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan yang akan tersebar di seluruh Indonesia untuk mendukung stabilitas dan pembangunan di 514 kabupaten/kota,” ungkap Brigjen Wahyu beberapa waktu lalu.
Menurut Wahyu, setiap batalyon akan ditempatkan di lahan seluas 30 hektare dan akan dilengkapi dengan kompi-kompi yang dapat secara langsung memenuhi kebutuhan masyarakat.
Wahyu menyatakan bahwa minat masyarakat sangat tinggi. Hal ini sejalan dengan tren peningkatan jumlah pelamar setiap tahun, yang menunjukkan besarnya antusiasme publik. Data pendaftaran Calon Tamtama TNI AD untuk tahun 2025 mencatat 107.365 pendaftar, dengan 38.835 di antaranya telah tervalidasi.
Made Supriatma, peneliti dari ISEAS–Yusof Ishak Institute, mengindikasikan bahwa penempatan Batalyon Teritorial Pembangunan di desa-desa dapat memengaruhi politik praktis. Ia juga menambahkan bahwa penambahan puluhan ribu personel TNI AD akan berdampak pada anggaran. “Kita tidak memiliki dana yang cukup. Itu yang paling penting,” tegasnya.
Apa itu Batalyon Teritorial Pembangunan?
Rencana untuk membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan pertama kali diungkapkan oleh Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR pada 25 November 2024. Menurut Sjafrie, ide ini merupakan inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto.
“Presiden telah menetapkan strategi nasional yang mengharuskan setiap kabupaten, sebanyak 514, dijaga oleh satu batalyon infanteri teritorial pembangunan. Batalyon ini akan didukung oleh dua batalyon komponen cadangan,” jelas Sjafrie.
Ia menambahkan bahwa langkah ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas keamanan sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat.
“Kompi-kompi ini dirancang untuk membantu masyarakat dalam berbagai sektor, seperti peternakan, perikanan, pertanian, dan kesehatan. Ini mencerminkan peran TNI yang lebih komprehensif,” tuturnya.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudhayana, menyebut ada empat kompi yang terdapat di Batalion Teritorial Pembangunan.
– Kompi Pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan swasembada nasional.
– Kompi Peternakan akan memperkuat penyediaan protein hewani.
– Kompi Medis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat dan penanganan bencana.
– Kompi Zeni akan fokus pada pembangunan sarana prasarana, terutama di daerah tertinggal dan rawan bencana.
Apa dampaknya terhadap politik praktis? Made Supriatma, peneliti dari ISEAS–Yusof Ishak Institute, mengungkapkan bahwa penempatan Batalion Teritorial Pembangunan di desa-desa akan memberikan dampak signifikan karena dapat mengaktifkan jaringan komando hingga tingkat desa.
“Ketika tentara ditempatkan di daerah, terutama di desa-desa di mana TNI-AD sudah memiliki Babinsa, peran mereka menjadi sangat strategis. Ini terutama terlihat dalam pembentukan Koperasi Merah Putih, transaksi jual-beli gabah, dan distribusi sarana produksi pertanian. Ini adalah kekuatan elektoral yang sangat besar,” jelasnya.
Dengan demikian, Made menekankan bahwa tentara akan memiliki pengaruh yang kuat dalam politik praktis. “Presiden bisa saja berasal dari kalangan sipil, tetapi tentara akan memiliki peran penting dalam menentukan siapa yang akan menjabat. Tanpa dukungan militer, tidak ada yang bisa menjadi presiden,” tambahnya.
Pernyataan serupa disampaikan oleh Jaleswari Pramodhawardani, kepala lembaga kajian strategi LAB 45. Ia menyatakan, “Unit teritorial yang berinteraksi langsung dengan masyarakat memiliki potensi untuk dimanfaatkan di luar fungsi pertahanan murni.” Menurut Made, kebijakan rekrutmen terbaru TNI merupakan bagian dari perkembangan pesat militer yang telah dimulai sejak Prabowo diangkat sebagai menteri pertahanan oleh Presiden Joko Widodo. “Presiden Joko Widodo seolah memberikan cek kosong. Ia tidak pernah mengintervensi tindakan Prabowo. Sejak tahun 2022, jika ingin menambah kodam atau membentuk Komcad, silakan saja.”
Apa dampak dari rekrutmen puluhan ribu tentara terhadap anggaran? Menurut Jaleswari Pramodhawardani, pengamat militer dan Kepala LAB 45, penambahan personel untuk unit teritorial dapat dibenarkan jika didasarkan pada tugas utama TNI, yaitu menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Ia juga menambahkan bahwa doktrin teritorial TNI mencakup dukungan untuk operasi militer selain perang (OMSP), seperti penanggulangan bencana.
“Pertanyaan utama yang perlu diajukan adalah: apakah ada analisis ancaman atau kekurangan kapasitas yang mendesak yang memerlukan penambahan personel sebanyak ini? Apakah anggaran negara mampu menanggung beban finansial jangka panjang akibat penambahan personel ini tanpa mengorbankan prioritas lainnya?” ujar Jaleswari.
Pendapat serupa disampaikan oleh Made Supriatma, peneliti di ISEAS–Yusof Ishak Institute. Ia berpendapat bahwa alih-alih meningkatkan belanja untuk personel, TNI seharusnya lebih memprioritaskan pemodernan alat utama sistem senjata (alutsista).
Peperangan modern kini semakin terjangkau. Ukraina berhasil menghancurkan basis militer Rusia menggunakan drone yang hanya berharga sekitar US$600. “Mengapa kita perlu banyak tentara?” tanya Made. “Saat ini, tidak ada ancaman perang. Yang ada hanyalah perang dagang. Jadi, untuk apa semua ini? Untuk apa menambah jumlah tentara?”
Menurut perhitungan Made, penambahan 24.000 tentara akan membebani anggaran negara. Dia juga memperkirakan bahwa jumlah tentara Indonesia akan mencapai satu juta personel pada akhir masa pemerintahan Presiden Prabowo, belum termasuk rencana untuk memperpanjang usia pensiun prajurit TNI.
“Standar kebugaran fisik seorang prajurit untuk bertempur hanya berlaku hingga usia 38 tahun. Jika ini terus berlanjut, kita akan menghadapi banyak prajurit yang sudah tua,” ujarnya. “Lalu, mereka akan ditempatkan di mana? Mereka akan menjadi perwira staf, tetapi tidak akan memiliki peran dalam pertempuran. Jika tidak bisa bertempur, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah terlibat dalam politik, bukan?” (Red-033)