TNI dan Polri di MBG,Persaingan atau Kolaborasi
MAKASSAR, Cakrayudha-hankam.com – Kunjungan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Makassar, Sulawesi Selatan, untuk memantau langsung aktivitas di gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri di Jalan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kamis (15/5/2025), memunculkan fenomena menarik.
Kunjungan langsung Kapolri ke SPPG Polri itu menunjukkan dua institusi besar negara, TNI dan Polri, terlihat sama-sama bergerak dalam program pemenuhan gizi masyarakat, khususnya melalui skema Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dari sudut pandang sosiologi, ini bukan sekadar soal siapa yang membagikan makanan lebih banyak atau lebih cepat.
Ini adalah tanda bahwa program sosial kini telah menjadi arena persaingan antar lembaga negara, bukan lagi sekadar upaya kolaboratif untuk menyejahterakan rakyat.
Yang dipertaruhkan bukan hanya efektivitas program, tetapi juga pengaruh, legitimasi, dan citra lembaga.
Padahal, urusan pemenuhan gizi semestinya menjadi tanggung jawab lembaga sipil seperti Kementerian Kesehatan atau Dinas Sosial, bukan lembaga keamanan.
Ketika TNI dan Polri bersaing untuk mengambil peran dalam bidang kesejahteraan, kita perlu mempertanyakan: apakah program ini benar-benar ditujukan untuk masyarakat, atau sekadar menjadi ajang bagi lembaga-lembaga tersebut untuk memperluas kekuasaan mereka?
Jika tidak dikelola dengan baik, persaingan ini dapat mengakibatkan tumpang tindih, pemborosan anggaran, dan pengabaian terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial.
Selain itu, masyarakat berisiko kehilangan peran aktifnya karena program-program tersebut dikelola dengan pendekatan komando, bukan partisipasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi negara untuk merestrukturisasi pembagian peran antar institusi.
Program yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat harus dikelola secara inklusif, akuntabel, dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan institusi. (Red-033)