JAKARTA, Cakrayudha-hankam.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan keprihatinan terhadap meningkatnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.
Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, menyatakan bahwa pemerintah telah menyadari pentingnya perhatian terhadap fenomena PHK ini, mengingat jumlahnya yang terus meningkat. Namun, ia juga menekankan bahwa pemerintah perlu menciptakan jutaan lapangan kerja baru setiap tahunnya.
“Kita harus menyadari bahwa selain menghadapi PHK, kita juga perlu menyiapkan 3-4 juta pekerjaan baru setiap tahun. Meskipun ada lapangan kerja baru yang muncul dari investasi yang masuk, jumlah tersebut masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan yang ada,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (13/5).
Dalam menghadapi situasi ini, Shinta menekankan pentingnya pemerintah untuk memperbaiki kondisi pasar kerja di Indonesia, dengan revitalisasi sektor padat karya sebagai salah satu langkah krusial yang perlu diambil.
“Kenapa kita perlu melakukan revitalisasi padat karya? Karena pemutusan hubungan kerja (PHK) ini menjadi perhatian yang sangat mengkhawatirkan bagi kita,” jelasnya.
Dalam penjelasannya, Shinta mengungkapkan bahwa antara 1 Januari hingga 10 Maret 2025, terdapat 73.992 peserta yang keluar dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan akibat PHK, dan dari jumlah tersebut, 40.683 orang telah mencairkan dana Jaminan Hari Tua (JHT).
Dia juga menambahkan bahwa hasil survei yang dilakukan oleh Apindo terhadap 350 perusahaan anggota pada 17-21 Maret 2025 menunjukkan bahwa faktor utama penyebab PHK adalah penurunan permintaan (69,4%) dan kenaikan biaya produksi (43,3%).
Selain itu, PHK juga dipicu oleh perubahan regulasi ketenagakerjaan, terutama yang berkaitan dengan upah minimum (33,2%), tekanan dari produk impor (21,4%), serta dampak dari adopsi teknologi dan otomatisasi (20,9%).(Red-033)