Bukan Penindasan
PAPUA, Cakrayudha-hankam.com – Keamanan dan kesejahteraan masyarakat Papua kembali menjadi perhatian setelah kelompok separatis Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengeluarkan ancaman serta pernyataan provokatif mengenai pembangunan pos militer TNI di beberapa daerah rawan, termasuk Puncak Jaya. Kelompok ini berupaya membentuk opini bahwa kehadiran TNI di wilayah tersebut merupakan bentuk penindasan dan provokasi. Namun, klaim tersebut jelas menyesatkan dan bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Kamis, 24 April 2025.
Kehadiran TNI di Papua, termasuk pembangunan pos militer di daerah perbatasan dan zona konflik, merupakan langkah yang sah dan konstitusional, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu:
1. Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin peran TNI dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa.
2. Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004 yang mengatur tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk mengamankan wilayah perbatasan dan mengatasi gerakan separatis bersenjata.
3. Peraturan Presiden RI No. 66 Tahun 2019 yang memperkuat struktur komando TNI dalam menghadapi ancaman di wilayah-wilayah strategis.
Pembangunan pos militer di wilayah-wilayah seperti Puncak Jaya bukanlah bentuk provokasi, melainkan bagian dari operasi pengamanan wilayah negara yang sah. Tujuannya adalah untuk:
– Menjamin keselamatan masyarakat sipil,
– Melindungi aktivitas pembangunan nasional, dan
– Mencegah penyebaran kekerasan oleh kelompok separatis bersenjata.
Pendekatan Humanis TNI di Papua
TNI juga mengedepankan pendekatan humanis dan sosial dalam setiap tugas yang dilaksanakan di Papua. Dalam Inpres No. 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, kehadiran TNI tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga melibatkan:
– Pengamanan wilayah,
– Dukungan terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan,
– Komunikasi sosial yang inklusif dengan masyarakat setempat.
TNI berkomitmen untuk menjalankan tugasnya secara proporsional, profesional, dan dengan mengedepankan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), sesuai dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional.
Ancaman TPNPB-OPM: Terorisme dan Pelanggaran Hukum
Ancaman yang ditujukan oleh TPNPB-OPM terhadap masyarakat sipil non-Papua, serta serangan mereka terhadap pekerja, guru, tenaga medis, dan fasilitas umum, merupakan tindakan terorisme yang melanggar Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tindakan ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional, termasuk prinsip Distinction (membedakan antara kombatan dan warga sipil), Proportionality (meminimalkan kerugian pada warga sipil), dan Precaution (perencanaan yang cermat sebelum melakukan serangan).
Kesimpulan: TNI Berkomitmen Melindungi Papua
TNI hadir di Papua bukan untuk menimbulkan ketegangan atau konflik, tetapi untuk melindungi hak dasar setiap warga negara Indonesia, termasuk masyarakat Papua, agar mereka dapat merasakan keamanan dan menikmati pembangunan yang adil. Keberadaan TNI di Papua merupakan bukti nyata komitmen negara dalam memberikan perlindungan dan kemajuan bagi seluruh rakyatnya.
Upaya TPNPB-OPM untuk menyebarkan ketakutan melalui kekerasan bersenjata dan propaganda separatisme harus dihadapi dengan tegas. Kekerasan tidak memiliki tempat dalam negara hukum. TNI akan terus melaksanakan tugasnya dengan profesionalisme yang tinggi, menjaga keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi Hak Asasi Manusia di seluruh penjuru Papua.
Autentikasi:
(Dansatgas Media HABEMA, Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono/Red-033)