JAKARTA, Cakrayudha-hankam.com – Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan kebijakan yang mewajibkan penyimpanan 100 persen Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia, yang akan mulai berlaku pada 1 Maret 2025. Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025, yang diumumkan dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (17/2/2025).
Menurut informasi dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, langkah ini diambil untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui kewajiban penyimpanan DHE SDA di dalam negeri. Prabowo menjelaskan bahwa PP No.8/2025 ditetapkan untuk meningkatkan dampak positif dari pengelolaan devisa hasil ekspor SDA.
Bagi eksportir yang tidak mematuhi kebijakan ini, pemerintah akan memberikan sanksi berupa penangguhan layanan ekspor. Setelah kebijakan ini resmi diterapkan pada 1 Maret 2025, pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap dampaknya terhadap perekonomian nasional.
Apa yang dimaksud dengan DHE SDA?
DHE SDA, atau Devisa Hasil Ekspor dari Sumber Daya Alam, didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 mengenai Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.
DHE SDA merujuk pada devisa yang diperoleh dari ekspor barang yang berasal dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam. Devisa itu sendiri adalah aset dan kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi internasional.
Melalui kebijakan baru yang diatur dalam PP Nomor 8 Tahun 2025, pemerintah mewajibkan eksportir di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan untuk menempatkan 100 persen DHE SDA dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan di rekening khusus di bank nasional. Namun, untuk sektor minyak dan gas bumi, ketentuan tetap merujuk pada PP Nomor 36 Tahun 2023.
Dengan penerapan kebijakan ini, diperkirakan pada tahun 2025, devisa hasil ekspor akan meningkat sebesar 80 miliar dolar Amerika Serikat (AS).
Karena ini akan mulai berlaku pada 1 Maret, jika dihitung secara keseluruhan selama 12 bulan, diperkirakan hasilnya akan melebihi 100 miliar dolar AS.(Red-033)
Editor: EH056