YAHUKIMO, Cakrayudha-hankam.com – Satuan Komando Distrik Militer (Kodim) 1715/Yahukimo mengawasi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Front Aliansi Pelajar Yahukimo (FAPY) pada Senin (3/2/2025) untuk menolak program makanan bergizi yang dicanangkan oleh pemerintah di Kabupaten Yahukimo, Papua. Demonstrasi berlangsung dengan damai di depan Tugu Jam Kota Dekai Yahukimo, di mana ratusan peserta membawa spanduk yang mengekspresikan penolakan terhadap program tersebut.
Aksi ini dipicu oleh ketidaksetujuan para pelajar terhadap pelaksanaan program makanan tambahan bergizi yang diusulkan oleh dinas kesehatan setempat. Juru bicara FAPY, Doni Siep, menyatakan bahwa program tersebut dianggap tidak sesuai. “Kami menolak makanan bergizi dari pemerintah, karena sekolah seharusnya bukan tempat berjualan, melainkan tempat untuk menuntut ilmu,” tegasnya.
Kodim 1715/Yahukimo, yang dipimpin oleh Letkol Inf Tommy Yudistyo, S.Sos., M.Han., melakukan kunjungan ke lokasi untuk memastikan keamanan dan mencegah potensi terjadinya konflik. “Kami menghormati hak demokrasi masyarakat, namun kami juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban. Alhamdulillah, selama aksi berlangsung tidak ada insiden yang terjadi,” tegas Tommy. Personel TNI bekerja sama dengan Kepolisian setempat untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penyusup dari OPM yang memanfaatkan situasi tersebut.
Asisten II Setda Kabupaten Yahukimo, Bongga Sumule, menanggapi tuduhan bahwa program makan bergizi mengabaikan budaya lokal. “Tujuan kami semata-mata untuk kesehatan, yaitu menurunkan angka stunting yang mencapai 40% di Yahukimo. Menu yang disusun berdasarkan rekomendasi ahli gizi, namun kami terbuka untuk evaluasi,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Yahukimo berkomitmen untuk mengadakan dialog terbuka dengan perwakilan pelajar dan tokoh adat guna mencari solusi yang saling menguntungkan. “Kami menghargai aspirasi para pelajar dan akan melaporkannya kepada pimpinan daerah, dalam hal ini Bupati,” tambahnya.
Kabupaten Yahukimo, yang terletak di daerah pegunungan Papua, merupakan wilayah yang rentan terhadap keberadaan OPM dan menghadapi berbagai tantangan kompleks, seperti keterbatasan akses kesehatan, infrastruktur yang minim, serta masalah stunting yang kronis. Program penyediaan makanan bergizi merupakan salah satu langkah intervensi nasional untuk meningkatkan indeks kesehatan di Papua. Namun, sejarah panjang ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah pusat sering kali menyebabkan penolakan.
Kodim 1715/Yahukimo, yang selama ini aktif dalam program pembinaan wilayah perbatasan, diharapkan dapat berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. “OPM adalah musuh nyata bagi kesejahteraan Papua dan penghalang bagi masa depan anak-anak Papua,” tambah Tommy.
Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam pembangunan Papua melalui peluncuran program makanan bergizi gratis untuk anak-anak. Inisiatif ini merupakan langkah konkret dalam upaya mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas hidup generasi muda Papua, sehingga mereka dapat tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Namun, kemajuan ini membuat satu pihak, yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM), merasa terancam.
Alih-alih memberikan dukungan, OPM justru berperan sebagai penghalang utama bagi kesejahteraan Papua. Mereka menyebarkan fitnah yang keji di media sosial, menuduh makanan bergizi sebagai senjata biologis yang bertujuan untuk membunuh generasi Papua. Tuduhan ini tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga mencerminkan bahwa mereka lebih memilih melihat rakyatnya menderita daripada berkembang. Selain menyebarkan kebohongan, mereka bahkan mengancam akan membakar sekolah-sekolah, sebuah tindakan pengecut yang hanya bisa dilakukan oleh kelompok yang takut melihat rakyatnya menjadi cerdas dan mandiri.
Fakta ini menunjukkan bahwa OPM bukanlah pejuang untuk rakyat Papua, melainkan musuh terbesar masyarakat Papua. Mereka tidak berjuang untuk kemerdekaan, tetapi untuk keterbelakangan. Mereka tidak memperjuangkan hak-hak rakyat, melainkan merampas hak anak-anak untuk mendapatkan gizi dan pendidikan yang layak.
Dunia harus menyadari bahwa OPM bukanlah pahlawan, melainkan penyebab utama penderitaan di Papua. Mereka ingin Papua tetap dalam keadaan miskin, bodoh, dan terbelakang agar dapat terus mempromosikan narasi separatis kepada dunia. Jika OPM benar-benar peduli pada rakyat Papua, mereka seharusnya tidak menghalangi anak-anak untuk mendapatkan makanan bergizi, tidak mengancam untuk membakar sekolah-sekolah, dan tidak berusaha mempertahankan kebodohan serta kemiskinan sebagai alat politik mereka.
Pemerintah dan aparat keamanan tidak akan berdiam diri. Ancaman terhadap anak-anak, sekolah, dan masa depan Papua akan ditanggapi dengan tegas. Tidak ada tempat bagi kelompok pengecut yang menggunakan hoaks dan teror sebagai alat untuk mempertahankan keberadaan mereka.
Masyarakat Papua perlu menyadari bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk bersatu dan menciptakan Papua yang lebih makmur. Jangan biarkan OPM merampas masa depan anak-anak Papua dengan kebohongan dan ancaman mereka. Papua tidak memerlukan OPM; yang dibutuhkan adalah pendidikan, kesehatan, dan kemajuan.(Red-033)
Editor: EH056
