JAKARTA, Cakrayudha-hankam.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) soal transparansi. Hal ini ditujukan karena BPOM bertugas mengeluarkan sertifikat kualitas produk farmasi dan makanan.
“Sebagai lembaga pengawas, BPOM bertugas memastikan keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi. Namun, potensi penyimpangan dalam pengawasan tetap menjadi tantangan yang harus ditindak tegas,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa, (4/2/2025), seperti dilansir dari rri.co.id.
Tessa mengatakan, BPOM sudah memberikan pemasukan kepada negara hingga RpRp5,590 triliun dari industri farmasi dan makanan. Sehingga, BPOM mempunyai peran strategis untuk memastikan tugasnya berjalan dengan baik.
“BPOM sudah berkontribusi sebesar Rp176,3 triliun dari industri farmasi serta Rp5,420 triliun dari industri makanan. Sehingga, total keseluruhan industri di bawah pengawasan BPOM untuk perekonomian nasional mencapai Rp5,590 triliun,” ujar Tessa.
Diketahui, sebelumnya pihak BPOM RI menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta, pada Senin (3/2/2025), untuk melakukan audiensi. Ketua KPK Setyo Budiyanto hingga Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan hadir dalam kegiatan tertutup tersebut.
Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, berjanji akan menindak tegas pegawainya jika terlibat dugaan korupsi. Hal ini dikatakannya usai bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (3/2/2025).
“Saya bersama seluruh pimpinan di BPOM, ingin bertekad menjadi lembaga yang bersih, lembaga yang bebas korupsi. Kalau ada pegawai yang terlibat, baik itu korupsi, kolusi, ataupun penyelewengan penyelewengan lain, kami bisa tindak,” kata Taruna. (Red-050)
