JAKARTA, Cakrayudha-hankam.com – Kepala Kepolisian Nasional Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali menekankan kepada jajarannya untuk menyelidiki secara mendalam kasus judi online (judol) dan narkoba.
“Saya meminta agar penegakan hukum terus dilakukan dan koordinasi dengan seluruh rekan-rekan dijalin, sehingga masalah judol ini benar-benar dapat kita selesaikan,” ungkap Listyo Sigit saat memberikan arahan dalam rapat pimpinan (rapim) Polri di Gedung Tribrata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Jumat (31/1/2025).
Listyo Sigit menegaskan bahwa kasus judi online dan narkoba perlu diberantas karena dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat, bahkan sampai kepada anak-anak di bawah umur.
“Terutama judi online di kalangan anak-anak, dampaknya sudah sangat terasa, dan saat ini sudah menjangkau kelompok anak-anak di bawah umur,” tambahnya.
Oleh karena itu, Listyo Sigit mengajak anggota Polri untuk terlibat dalam proses pemeriksaan dan penegakan hukum.
Dia juga menekankan bahwa jika terdapat kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang signifikan, aset-aset tersebut dapat disita untuk kepentingan negara.
“Saya berharap rekan-rekan dapat bekerja dengan optimal, terutama di daerah-daerah yang berfungsi sebagai tempat transit atau pintu masuk. Hal yang sama juga berlaku untuk daerah yang memiliki banyak pengguna narkoba. Ini perlu diantisipasi,” ujarnya.
Kapolri menambahkan bahwa saat ini Polri memiliki program untuk mengubah 205 kampung yang terlibat narkoba menjadi kampung yang bebas dari narkoba.
Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya keras dari berbagai sektor dan daerah. Ini melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, Direktorat Narkoba, serta Badan Narkotika Nasional (BNN).
“Karena ini berkaitan dengan masalah aliran modal keluar dan nasib generasi muda kita, saya harap kita dapat memaksimalkan upaya ini,” ungkap Listyo Sigit.
Rapat pimpinan hari ini merupakan kelanjutan dari agenda rapat sebelumnya yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pada hari pertama, rapat tersebut dilaksanakan secara bersama-sama dengan jajaran TNI.
Pada hari kedua Rapat Pimpinan, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kapolri, Kepala Badan Gizi Nasional, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Transmigrasi (Mendes PDTT) Republik Indonesia.
Nota kesepahaman ini menandakan adanya kerja sama strategis untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program kolaboratif antara Polri dan instansi terkait.(Red-033)
Editor: EH056
